S2-Hukum Keluarga Islam

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) berdiri sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 699 Tahun 2013. Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd.). Pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 4331/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 berhasil mendapatkan Akreditasi dari BAN-PT dengan Peringkat Nilai B, yang berlaku sejak tahun 2017 sampai 21 Maret 2022.

Lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) diproyeksikan sebagai Akademisi/peneliti dalam bidang hukum perkawinan, waris, dan wakaf yang kompeten dan peka terhadap realitas dinamika institusi keluarga. Selain itu, juga bisa menjadi praktisi (konsultan/hakim/advocate/mediator) dalam institusi dan hukum perkawinan, waris, dan wakaf yang terampil, responsive, dan solutif di tingkat regional/nasional. Lulusan Program Studi Magister Ahwal Syakshiyah juga bisa menjadi politisi dan legal drafter ditingkat lokal, regional, dan nasional.

Visi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) adalah Menjadi Program Studi yang Unggul dan Kompetitif dalam Kajian dan Pengembangan Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Berskala nasional Pada Tahun 2022”. Adapun misinya adalah: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan pada tingkat magister yang unggul dan kompetitif; 2) Mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dengan pendekatan multidisipliner dan/atau interdisipliner; 3) Mengembangkan kemampuan teoretis dan praktis dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang berdimensi strategis dan bermanfaat luas; 4) Mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan melalui pengabdian masyarakat; 5) Mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri.